Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati
BANGKAPOS.COM, BANGKA - Bupati Bangka H Yusroni Yazid mengatakan tidak menyalahkan siapapun terkait dengan adanya pemberian izin usaha penambangan (IUP) untuk kapal isap.
"Silahkan orang lain, tapi saya tidak menyalahkan siapapun karena apakah betul izin itu hanya dikeluarkan oleh bupati? Artinya mari kita lihatlah karena pak gubernur dulu pernah jadi bupati. Beliau juga karena kewenangannya mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu. Sama juga sewaktu menjadi gubernur ada kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan itu, beliau mengakui di atas empat mil itu kewenangan gubenur," papar Yusroni kepada bangkapos.com, Sabtu (7/1/2012) di Masjid Agung Sungailiat.
Menurutnya, perizinan ini bisa dilihat di dinas pertambangan, kementerian pertambangan berapa luas wilayah penambangan yang dikeluarkan gubenur di atas 4 mil.
"Kemudian bisa dipilah selama saya menjabat jadi bupati tahun 2006 berapa yang sudah saya keluarkan dalam rangka memberikan pelayanan juga pada masyarakat penambang. Itu salah satu bentuk pelayanan tapi bukan saling salah menyalah," tegas Yusroni.
Dalam memberikan IUP ini, lanjutnya, ada kewenangan baik gubernur maupun bupati, mengapa tidak dimanfaatkan atau dipergunakan, tetapi yang harus dijaga bersama-sama adalah komitmen dari yang mengeluarkan IUP, dan yang dapat izin tersebut agar bisa menjaga koridor lingkungan sebaik-baiknya.
"Bukan saling menyalahkan, kalau saling menyalahkan tidak ada selesainya. Itu lempar batu sembunyi tangan namanya?" jawab Yusroni.
Penulis : nurhayati
Editor : asmadi
Sumber : bangkapos.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar